Penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2010 tetap sesuai jadwal. Kepastian pelaksanaan ujian nasional itu telah mendapat restu dari Komisi X DPR RI. Ke depannya, UN bisa direview atau dikaji ulang.
Penyelenggaran UN pascaputusan kasasi Mahkamah Agung, dinilai tetap bisa dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan. Adapun soal kredibilitas UN, DPR meminta agar pengawasan UN benar-benar ditingkatkan untuk menutup celah kecurangan.
Demikian keputusan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (27/1/2010). Ketua Komisi X Mahyuddin mengatakan UN 2010 tetap dilaksanakan meskipun masih ada fraksi-fraksi yang tidak sepakat soal formulasi pelaksanaan UN.
Komisi X juga menuntut adanya perbaikan metodologi dan formula UN tahun 2011. Untuk itu, Komisi X juga dilibatkan untuk mengkaji perbaikan UN di masa mendatang.
Mendiknas mengatakan metode evaluasi UN sekarang ini paling banyak sisi positifnya dibandingkan dengan metode evaluasi lain. "Karena UN hanya salah satu metode evaluasi prestasi anak dan sekolah, ke depannya bisa direview atau dikaji ulang," ujar Nuh.
Nuh mengatakan pemerintah terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan UN. Untuk tahun ini, pengawasan UN terus ditingkatkan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan usai pelaksanaan UN di sekolah atau daerah tertentu yang belum mencapai hasil UN sesuai standar.
Penyelenggaran UN pascaputusan kasasi Mahkamah Agung, dinilai tetap bisa dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan. Adapun soal kredibilitas UN, DPR meminta agar pengawasan UN benar-benar ditingkatkan untuk menutup celah kecurangan.
Demikian keputusan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (27/1/2010). Ketua Komisi X Mahyuddin mengatakan UN 2010 tetap dilaksanakan meskipun masih ada fraksi-fraksi yang tidak sepakat soal formulasi pelaksanaan UN.
Komisi X juga menuntut adanya perbaikan metodologi dan formula UN tahun 2011. Untuk itu, Komisi X juga dilibatkan untuk mengkaji perbaikan UN di masa mendatang.
Mendiknas mengatakan metode evaluasi UN sekarang ini paling banyak sisi positifnya dibandingkan dengan metode evaluasi lain. "Karena UN hanya salah satu metode evaluasi prestasi anak dan sekolah, ke depannya bisa direview atau dikaji ulang," ujar Nuh.
Nuh mengatakan pemerintah terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan UN. Untuk tahun ini, pengawasan UN terus ditingkatkan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan usai pelaksanaan UN di sekolah atau daerah tertentu yang belum mencapai hasil UN sesuai standar.
0 Comments