Ujian Nasional Jangan Dihapus

Ujian Nasional (UN) Jangan Dihapus, itulah kinginan beberapa tokoh berpengarauh di Negara kita. Prof.Dr.Sri Edi Swasono (Guru Besar Universitas Indonesia (UI)) menyampaikan bahwa jangan ada yang berpikiran untuk menghapuskan UJian Nasional (UN). Sebab, UN tidak semata-mata tuntutan penjaminan mutu pendidikan, tapi lebih dari itu, UN masih menjadi faktor penting untuk menyatukan pola pikir serta mempertebal nasionalisme bangsa Indonesia. Demikian dikatakan Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa , Sri Edi Swasono, usai memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kompleks Perguruan Tamansiswa, Yogyakarta, Kamis (2/5).

Namun, diakuinya, memang masih terdapat kelemahan terkait mata pelajaran yang diujikan. "Jika yang diujikan matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia saja maka orientasinya cenderung mencetak kuli di negeri sendiri. Sebab siswa juga harus memahami betul sejarah peradaban bangsanya,"katanya.

Ia mengaku sependapat dengan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA. yang hingga saat ini masih bersikukuh mempertahankan UN sebagai standardisasi mutu bangsa.

Lebih dari itu, ia menjelaskan, bahwa konsep UN yang merupakan wujud dari sentralisasi pendidikan bahkan tetap dipertahankan di negara Malaysia yang notabene merupakan negara federal.

"Negara Malaysia saja yang merupakan negara federal masih tetap memberlakukan konsep UN sebagai cerminan setralisasi penidikan dengan tujuan standardisasi mutu dan pola pikir bangsanya, apalagi Indonesia,"katanya.

Ia mengatakan selain sebagai standardisasi mutu, UN juga memiliki fungsi yang lebih penting yakni sebagai wahana untuk mempertahankan kebinekaan.

"Yang lebih penting dari fungsi UN adalah memunculkan pola pikir bahwa kita itu bukan hanya bineka tapi juga yang tunggal ika,"katanya.


Sementara mantan wapres Jusuf Kalla (JK), menginginkan ujian nasional (UN) tetap dipertahankan. Ia berpendapat, UN merupakan cara untuk mempertahankan mutu pendidikan nasional.

Menurut JK, UN berbeda dengan ujian sekolah. Baginya ujian sekolah merupakan tempat untuk menguji apa yang telah diajarkan. Sementara UN menjadi tempat untuk menguji apa yang seharusnya diketahui murid sesuai dengan kurikulum.

Ini yang menjadikan UN sebagai cara untuk mempertahankan mutu pendidikan. "Saya bersikeras UN harus tetap jalan demi masa depan bangsa ini," kata dia di Malang, Sabtu (4/5).

JK mengatakan, sistem pendidikan sebelumnya seperti menjadi pembodohan nasional karena semua siswa dliluluskan. Ditambah adanya teori koefisien.

Ia mencontohkan, di Jakarta memiliki koefesien enam, sedangkan di Kendari empat. Karenanya, yang di Kendari didongkrak dua sehingga sama dengan Jakarta. "Itu dosa terbesar pendidikan yang membeda-bedakan mutu nasionalnya," kata dia.

Dengan sistem seperti itu, ujarnya, telah terjadi diskriminasi nasional. Sehingga, ia melihat seakan mutu pendidikan nasional tidak harus dijaga. Karena itu, ia menginginkan sistem UN bisa dipertahankan. "Lebih baik anda marah kepada saya dari pada masa depan bangsa ini rubuh," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan